Trump gugat BBC senilai 1 miliar dolar

Ancaman hukum Donald Trump terhadap BBC menimbulkan perdebatan besar soal kebebasan pers dan kredibilitas media publik Inggris.

Seorang kru televisi melaporkan dari luar pintu masuk kantor penyiaran BBC di London pada 11 November 2025. Foto oleh Henry Nicholls/AFP

Presiden Amerika Serikat ke-45, Donald Trump, kembali memicu badai hukum. Kali ini, targetnya bukan media Amerika seperti biasanya, melainkan lembaga penyiaran publik Inggris yang terkenal konservatif: British Broadcasting Corporation (BBC). Gugatan senilai 1 miliar dolar ini menjadi headline di berbagai media, menandai eskalasi baru dalam hubungan rumit antara kekuasaan politik, media, dan publik global.

Dalam gugatan yang disebut-sebut akan diajukan di pengadilan Florida, Trump gugat BBC karena menuduh mereka menyunting pidatonya secara menyesatkan dalam dokumenter berjudul Trump: A Second Chance? yang tayang pada Oktober 2024. Menurut tim hukumnya, potongan video yang menampilkan Trump berbicara tentang peristiwa 6 Januari 2021 “secara sengaja memutarbalikkan konteks” dan “merusak reputasi serta keuangannya secara besar-besaran.”

Namun, seperti biasa, kisah ini tidak sesederhana klaim sepihak. Di balik headline besar itu, ada dinamika hukum yang kompleks, kepentingan politik yang samar, dan reputasi BBC yang kini berada di persimpangan antara idealisme jurnalistik dan kegagapan menghadapi badai Trump.

BBC selama ini dikenal sebagai simbol jurnalisme publik yang netral dan kredibel. Namun, ancaman Trump gugat BBC datang pada saat lembaga itu sedang berada dalam krisis kepercayaan internal. Dua eksekutif puncaknya telah mengundurkan diri, dan publik Inggris mempertanyakan apakah lembaga penyiaran nasional itu masih mampu memisahkan fakta dari framing politik.

Ketua dewan BBC, Samir Shah, telah mengeluarkan pernyataan maaf karena adanya “penyambungan rekaman yang tidak tepat.” Ia mengakui bahwa potongan pidato Trump yang digabung membuatnya “terdengar seperti seruan untuk bertindak” terhadap kerusuhan Capitol Hill. Tapi Shah bersikeras, “BBC tidak bermaksud menyesatkan siapa pun.”

Sayangnya, di dunia hukum — terutama jika melibatkan nama seperti Donald Trump — permintaan maaf bukanlah jalan keluar, melainkan umpan baru untuk litigasi.

Banyak pengacara di Amerika mengatakan bahwa Trump gugat BBC ini akan sulit dimenangkan. Di bawah hukum Amerika, Trump harus membuktikan bahwa BBC bertindak dengan “actual malice” — atau dengan kata lain, dengan niat jahat atau kesadaran bahwa mereka menyebarkan kebohongan.

Trump harus menunjukkan bukti nyata, seperti email atau pesan internal yang menunjukkan bahwa tim produksi BBC tahu bahwa mereka mengedit rekaman secara menyesatkan.

Masalah lain: dokumenter tersebut diduga tidak pernah disiarkan di Amerika Serikat. Jika benar demikian, maka BBC bisa berargumen bahwa pengadilan Florida tidak memiliki yurisdiksi. Kalau film itu hanya tayang di Inggris, maka logis jika pengadilan Inggris yang mengurus kasusnya.

Namun di Inggris, Trump juga tidak beruntung. Batas waktu untuk mengajukan gugatan pencemaran nama baik adalah 12 bulan setelah siaran. Karena dokumenter tayang pada Oktober 2024, masa itu sudah lewat. Kalaupun dia nekat menggugat, nilai ganti rugi maksimal di Inggris hanya sekitar 300.000 pound, jauh dari klaim 1 miliar dolar yang ia dambakan.

Trump bukan pendatang baru dalam urusan menggugat media. Ia telah menyeret The New York Times, CNN, The Washington Post, bahkan Penguin Random House ke pengadilan atas tuduhan berita palsu atau “fitnah jahat.” Sebagian besar gugatan itu ditolak hakim, tapi tujuannya tampak lebih politis ketimbang legal: membungkam kritik dan menunjukkan kekuasaan.

Kasus Trump gugat BBC pun tampak mengikuti pola itu. Para analis menilai, Trump tidak benar-benar berharap menang, melainkan ingin menegaskan dominasinya terhadap media global. “Trump tahu nilai simbolis menggugat BBC — ikon jurnalisme Eropa,” kata Lee Levine, pengacara Amandemen Pertama yang pernah membela BBC dan The New York Times. “Ia bermain di panggung opini publik, bukan ruang sidang.”

Di sisi lain, BBC sendiri terjebak dalam posisi sulit. Jika mereka melawan Trump, mereka bisa dituduh arogan oleh publik Inggris yang sudah lelah dengan lembaga negara yang dianggap terlalu politis. Tapi jika mereka membayar atau berkompromi, mereka akan kehilangan kredibilitas di mata dunia.

Dalam beberapa tahun terakhir, BBC menghadapi tekanan dari semua sisi. Dari pemerintah Inggris, yang ingin memangkas pendanaan publiknya; dari media konservatif yang menuduhnya terlalu liberal; hingga dari jurnalis internal yang resah karena kebijakan redaksional yang dinilai “terlalu hati-hati.”

Kasus Trump gugat BBC menambah luka baru. Media sosial kini penuh dengan komentar yang menuduh BBC “tidak becus mengedit” dan “menjadi bagian dari propaganda global.” Ironisnya, film Trump: A Second Chance? sebenarnya dibuat untuk mengevaluasi peluang politik Trump menjelang pemilu 2024 — bukan untuk menyerang pribadinya.

Namun, di dunia digital, persepsi jauh lebih kuat daripada konteks. Potongan 10 detik yang viral bisa lebih berbahaya daripada satu jam dokumenter yang jujur.

Trump selama ini menggunakan gugatan hukum sebagai senjata politik. Ia menggugat, lalu mengklaim dirinya korban konspirasi media. Jika kalah, ia mengatakan hakim bias. Jika menang, ia memanfaatkan kemenangan itu untuk memupuk citra sebagai pejuang kebenaran yang melawan “deep state” dan media liberal.

Bagi BBC, menghadapi gugatan seperti ini berarti masuk ke dalam permainan yang tidak pernah mereka pilih. Namun, mereka harus menavigasi badai dengan hati-hati — terutama karena BBC sebagian dibiayai oleh publik dan dianggap mewakili integritas Inggris.

Ini bukan sekadar sengketa hukum. Ini soal bagaimana dunia memandang BBC sebagai simbol demokrasi dan transparansi. Tapi sepertinya publik Inggris tidak akan senang jika uang mereka digunakan untuk membayar ganti rugi Trump.

Jika gugatan benar diajukan, kasus Trump gugat BBC bisa memiliki dampak besar terhadap hubungan diplomatik antara London dan Washington. Pemerintah Inggris mungkin tidak akan ikut campur langsung, tetapi tekanan politik tidak bisa dihindari.

BBC memiliki status semi-negara, dan sebagian dana operasionalnya berasal dari lisensi publik yang dikontrol pemerintah. Jika Trump menggunakan posisinya untuk menekan Inggris secara ekonomi atau diplomatik, situasinya bisa berubah dari sekadar gugatan media menjadi isu politik lintas negara.

Sebaliknya, kegagalan Trump di pengadilan akan menjadi kemenangan moral bagi jurnalisme independen — sekaligus sinyal bahwa ancaman hukum terhadap media internasional tidak bisa digunakan seenaknya.

Akhir yang belum selesai

Sampai saat ini, BBC belum memberikan pernyataan resmi selain permintaan maaf dari Samir Shah. Trump, seperti biasa, sudah lebih dulu memanfaatkan momen ini di platform sosialnya, menuduh BBC sebagai “pembohong global yang disponsori pemerintah.”

Namun, seperti banyak episode dalam karier Trump, realitas sering kali tidak sekeras narasinya. Meski ancamannya bernilai miliaran dolar, banyak pengamat menilai kasus ini hanya akan berakhir sebagai “pertunjukan politik” — sebuah upaya untuk mengalihkan perhatian publik dari urusan hukum dan pemilu di dalam negeri.

Kasus Trump gugat BBC memperlihatkan dua hal penting tentang dunia media masa kini. Pertama, bahwa kredibilitas media publik tidak lagi kebal terhadap serangan politik global. Kedua, bahwa Donald Trump memahami betul cara menggunakan hukum sebagai teater publik.

BBC kini berada di posisi yang sulit: jika bertahan, mereka harus menghadapi kekuatan politik terbesar dunia; jika menyerah, mereka kehilangan marwah sebagai penjaga integritas jurnalistik.

Dan untuk Trump? Seperti biasa, bahkan ketika kalah di pengadilan, ia tetap menang di panggung opini publik. Karena di dunia Trump, kemenangan bukan soal hukum — tapi soal siapa yang paling keras berteriak bahwa dirinya benar.

Berbagi :