KPK menunggu salinan keppres rehabilitasi Ira Puspadewi dalam polemik akuisisi ASDP

KPK memastikan pembebasan dilakukan setelah menerima salinan keppres rehabilitasi Ira Puspadewi yang memicu perdebatan publik.

Plt. Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu (kiri) dan Juru Bicara KPK Budi Prasetyo (kanan) menjawab pertanyaan wartawan dalam konferensi pers mengenai surat rehabilitasi untuk terdakwa Ira Puspadewi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada Selasa, 25 November 2025. Foto oleh Sulthony Hasanuddin/Antara

Oleh Anna Fadiah dan Novanka Laras

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan bahwa mereka masih menunggu salinan keppres rehabilitasi Ira Puspadewi sebelum memproses pembebasan mantan Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) tersebut. Langkah ini menandai babak baru dalam polemik hukum akuisisi PT Jembatan Nusantara (JN), sebuah kasus yang menyeret banyak perhatian publik karena munculnya sejumlah ketidakjelasan dan perdebatan. KPK menunggu salinan keppres rehabilitasi Ira Puspadewi, perdebatan atas proses rehabilitasi ini kembali menyoroti relasi kekuasaan, akuntabilitas, dan konsistensi dalam penegakan hukum.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyampaikan bahwa pihaknya memperoleh informasi bahwa salinan Keputusan Presiden tentang pemberian rehabilitasi akan dikirimkan pada Jumat, 28 November 2025. Salinan keppres tersebut menjadi dasar formal bagi KPK untuk membebaskan Ira Puspadewi serta dua mantan direksi lainnya yang sebelumnya divonis dalam perkara akuisisi PT Jembatan Nusantara. Menurut Budi, kepastian administratif ini wajib dipenuhi sesuai prosedur agar pembebasan tidak menimbulkan persoalan legal di kemudian hari.

Pernyataan KPK ini memperlihatkan bahwa lembaga antirasuah itu tetap berhati-hati di tengah sorotan publik. Rehabilitasi yang diberikan Presiden Prabowo Subianto kepada tiga mantan petinggi ASDP memang menjadi isu yang memicu diskusi karena proses hukum terhadap ketiganya sebelumnya telah menghasilkan putusan pengadilan. Dalam situasi seperti ini, setiap langkah administratif menjadi krusial untuk menjaga kredibilitas lembaga dan menghindari anggapan bahwa proses pembebasan dilakukan tergesa-gesa.

Walaupun pembebasan belum resmi, Ira Puspadewi disebut telah mulai mengemasi barang-barangnya dari Rutan KPK Cabang Gedung Merah Putih. Suaminya, Zaim Uchrowi, menyampaikan bahwa barang-barang yang dikemas antara lain dokumen, sejumlah buku bacaan—mulai dari buku spiritual hingga novel—serta majalah dan satu raket pingpong. Pernyataan Zaim memberi gambaran bahwa Ira mulai bersiap menyambut kebebasannya setelah melalui proses hukum panjang yang telah berlangsung sejak penyelidikan kasus akuisisi PT JN pada 2019–2022.

Zaim juga menyampaikan rasa terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas pemberian rehabilitasi tersebut. Baginya, keputusan ini di luar dugaan karena proses hukum yang menjerat istrinya telah berlangsung lama, dan putusan pengadilan sempat memvonis Ira bersalah. Namun, Zaim belum dapat memastikan kapan Ira akan benar-benar keluar dari tahanan karena seluruh proses administrasi pembebasan masih berlangsung.

Rehabilitasi yang diberikan Presiden Prabowo Subianto kepada Ira Puspadewi, Yusuf Hadi, dan Harry Muhammad Adhi Caksono menimbulkan beragam reaksi. Sebagian pihak mempertanyakan keputusan tersebut, sementara yang lain melihatnya sebagai langkah pemulihan setelah menilai bahwa proses hukum dalam kasus tersebut menyisakan ketidakjelasan. Menurut Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, usulan rehabilitasi muncul setelah DPR menerima aspirasi dari kelompok masyarakat yang menilai terdapat kejanggalan dalam kasus akuisisi PT Jembatan Nusantara.

Dasco menjelaskan bahwa Komisi III DPR kemudian mengkaji perkara tersebut sejak Juli 2024. Kajian tersebut kemudian disampaikan kepada pemerintah sebagai bahan pertimbangan pemberian rehabilitasi. Namun, proses ini justru menimbulkan pertanyaan mengenai objektivitas DPR dan sejauh mana lembaga legislatif dapat memberikan rekomendasi dalam perkara yang dianggap telah selesai di ranah yudisial.

Selama persidangan, Ira Puspadewi berkali-kali menyampaikan bahwa dirinya tidak melakukan tindak pidana korupsi. Dalam pleidoinya, ia menegaskan bahwa yang dibeli oleh ASDP bukan kapal bekas yang tidak beroperasi, melainkan saham perusahaan PT JN yang saat itu masih beroperasi. Menurut Ira, proses akuisisi yang dilakukan ASDP telah mengikuti aturan yang berlaku dan telah melalui audit investigasi oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada Maret 2023.

Audit tersebut, kata Ira, menyimpulkan bahwa akuisisi dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan pernyataan ini juga dikonfirmasi oleh saksi ahli dari BPK pada persidangan 21 Oktober 2025. Ia juga mempertanyakan metodologi perhitungan kerugian negara yang dilakukan KPK, karena menurutnya laporan itu tidak dibuat oleh BPK maupun BPKP, melainkan oleh KPK sendiri dan baru diselesaikan pada Mei 2025—tiga bulan setelah dirinya ditahan.

Pertanyaan ini membuat publik bertanya-tanya mengenai standar perhitungan kerugian negara dalam perkara korupsi, terutama ketika lembaga berbeda memiliki otoritas yang berbeda pula dalam menentukan kerugian negara. Dalam banyak kasus, perbedaan penilaian antara KPK, BPK, dan BPKP menjadi isu krusial yang dapat memengaruhi putusan pengadilan.

Persoalan lama akuisisi ASDP yang belum terjawab

Polemik akuisisi PT Jembatan Nusantara oleh ASDP sebenarnya telah berlangsung lama. Kasus ini mengemuka karena KPK menemukan sedikitnya 12 perbuatan melawan hukum yang dilakukan Ira Puspadewi saat memimpin ASDP. Temuan itu mencakup manipulasi rencana kerja perusahaan, penilaian aset yang dianggap bermasalah, hingga pemberian data tidak akurat kepada konsultan valuasi.

Namun, pernyataan-pernyataan pembelaan dari pihak Ira selalu menegaskan bahwa akuisisi tersebut telah mengikuti aturan. Pertentangan antara hasil audit BPK dan temuan KPK memperlihatkan ketidakjelasan standar evaluasi akuisisi BUMN. Persoalan ini bukan sekadar soal teknis, tetapi juga menggambarkan lemahnya sinkronisasi kebijakan dan standar audit antar lembaga pemerintah.

Dengan rehabilitasi ini, publik kembali menyoroti bagaimana proses pengawasan BUMN, audit investasi, dan penegakan hukum sering kali berjalan di jalur yang tidak sinkron. Hal ini memperlihatkan adanya persoalan struktural dalam tata kelola perusahaan negara yang belum diatasi sejak bertahun-tahun lalu.

Situasi KPK yang menunggu salinan keppres rehabilitasi Ira Puspadewi menunjukkan dilema kewenangan yang sering terjadi antara lembaga hukum dan eksekutif. Rehabilitasi presiden secara hukum memang dapat menghapuskan hukuman, tetapi tidak mengubah fakta bahwa sebelumnya telah ada putusan pengadilan yang menyatakan Ira bersalah. Dalam konteks ini, KPK harus berhati-hati dalam memastikan pembebasan dilakukan tanpa melanggar aturan.

Tantangan ini menjadi semakin kompleks karena KPK kini berada dalam posisi yang semakin lemah setelah revisi UU KPK. Keputusan presiden yang memberikan rehabilitasi dalam kasus korupsi BUMN berpotensi menjadi preseden baru dalam intervensi terhadap putusan pengadilan, meskipun secara hukum rehabilitasi bukan pembatalan putusan.

Dengan perkembangan baru ini, publik menunggu bagaimana proses administrasi pembebasan Ira Puspadewi berjalan setelah KPK menunggu salinan keppres rehabilitasi Ira Puspadewi. Proses ini terus menjadi perhatian karena mencakup berbagai lapisan persoalan: mulai dari transparansi hukum, konsistensi kebijakan, hingga peran lembaga negara dalam menangani kasus korupsi yang melibatkan BUMN strategis.