Sejarah yang diseterika
Ketika Prabowo beri gelar pahlawan nasional kepada Soeharto, bangsa ini bukan sedang menghormati sejarah, tapi sedang menertawakan ingatannya sendiri.
 |
| Ilustrasi oleh Catherine Falls/Getty Images |
Akhirnya, sejarah menulis lelucon terbarunya: Presiden Prabowo Subianto memberi gelar pahlawan nasional kepada Soeharto. Dunia berputar begitu cepat hingga kita tak sadar sedang hidup di masa ketika yang dulu ditumbangkan, kini kembali dimuliakan.
Upacara di istana itu berlangsung khidmat, tapi bagi sebagian orang, terasa seperti parodi kenegaraan. Bendera berkibar, pejabat berjas rapi, pidato dibacakan dengan nada penuh hormat, seolah tidak ada darah, air mata, dan ketakutan yang pernah menjadi harga dari “ketertiban” masa lalu. Mungkin di ruang itu, udara bahkan berbau formalin—karena yang dirayakan bukan keberanian, melainkan pengawetan ingatan.
Soeharto kini pahlawan. Ya, orang yang memerintah selama 32 tahun dengan tangan besi, menutup mulut lawan politiknya, membungkam pers, menjerumuskan ribuan orang ke dalam penjara tanpa pengadilan, kini dipuja sebagai tokoh kebesaran bangsa.
Dan pemberi gelar itu? Prabowo, mantan menantunya, mantan jenderal Orde Baru yang pernah disebut-sebut dalam kasus penculikan aktivis 1998. Dalam mitologi politik kita, ini bukan ironi tapi karma yang berpakaian resmi.
Prabowo beri gelar pahlawan nasional kepada Soeharto bukan sekadar tindakan simbolis, tapi pengakuan terbuka bahwa negeri ini sudah berdamai dengan represi, bukan karena luka itu sembuh, melainkan karena kita sudah bosan mengingatnya.
Lupa kini menjadi kebijakan negara.
Bangsa ini memang punya keahlian unik: melupakan dengan penuh semangat. Kita punya museum untuk mengenang pahlawan, tapi tak punya ruang untuk mengingat korban. Kita hafal nama jenderal, tapi gagap menyebut nama-nama yang hilang.
Dalam logika ini, memberi gelar pahlawan kepada Soeharto bukan pelanggaran moral, melainkan kelanjutan dari budaya penghapusan. Reformasi telah menjadi sekadar dekorasi, bukan fondasi. Demokrasi? Hanya topeng yang kita pakai supaya tampak modern di depan dunia.
Ketika Soeharto disebut pahlawan, publik hanya mengangkat bahu. “Ya sudah, toh dulu juga hidup enak,” kata sebagian orang. Mungkin benar. Tapi di negara yang lapar keadilan, nostalgia lebih laku daripada tanggung jawab.
Mari bayangkan adegannya: Prabowo berdiri di podium, berbicara dengan nada lembut tentang “jasa besar Bapak Pembangunan.” Kamera menyorot wajah pejabat yang tersenyum, tepuk tangan menggema, musik kebangsaan mengiringi.
Di luar, ada seorang ibu yang berdiri di depan istana setiap hari Kamis karena telah kehilangan anaknya sejak 1998. Mereka tidak diundang. Mereka tidak perlu hadir, karena narasi negara tidak menyediakan tempat untuk kesedihan yang mengganggu seremoni.
Televisi menyiarkan pidato itu sebagai “momen bersejarah.” Jurnalis menulisnya dengan gaya patriotik. Tak ada yang menyebut ironi, karena ironi kini sudah dihapus dari kamus resmi kenegaraan.
Semuanya tampak sempurna, jika Anda menutup mata dan menurunkan standar moral.
Dalam narasi resmi, Soeharto disebut “tokoh pembangunan,” “pemimpin tegas,” “bapak bangsa.” Dalam sejarah nyata, ia juga orang yang memenjarakan lawan, menyingkirkan kebebasan, dan membentuk budaya takut yang masih hidup hingga hari ini.
Namun, di republik yang lebih mencintai stabilitas daripada kebenaran, sosok seperti itu mudah dipuja. Ketika ekonomi kacau, hukum lumpuh, dan politik seperti sirkus, bayangan masa lalu yang “tertib” terasa menggoda.
Prabowo tahu betul kelemahan itu. Ia mengerti bahwa rakyat yang lapar kepastian akan rela menukar kebebasan dengan ilusi ketertiban. Maka, mengangkat nama Soeharto bukan sekadar penghormatan kepada masa lalu — tapi juga investasi untuk masa depan politiknya sendiri.
Soeharto tidak sekadar dihidupkan, tapi di-branding ulang. Dari diktator menjadi pahlawan, dari trauma menjadi nostalgia.
Apa yang dilakukan Prabowo sesungguhnya bukan baru. Ini sihir klasik para penguasa: ubah sejarah jadi panggung, lalu ubah memori jadi alat legitimasi. Di hadapan publik yang bingung, sejarah bisa dijual ulang seperti produk lama dengan kemasan baru.
Rezim lama sudah jatuh, tapi bahasanya belum. Kata-kata seperti “stabilitas,” “ketertiban,” dan “disiplin nasional” kembali bergaung. Semua terdengar seperti masa lalu yang dicetak ulang dalam resolusi lebih tinggi.
Dan warga negara? Mereka bertepuk tangan. Mereka ingin percaya bahwa di bawah “bapak yang kuat,” hidup akan kembali sederhana. Dalam dunia politik modern, itu yang disebut nostalgic authoritarianism — otoritarianisme dengan wajah ramah, dibungkus humor dan kenangan masa kecil.
Kita hidup di masa ketika sejarah tidak lagi ditulis, tapi diseterika. Lipatan-lipatan kerasnya diluruskan supaya tampak rapi di buku pelajaran dan acara televisi.
Tidak ada lagi ruang untuk pertanyaan seperti: siapa yang hilang pada 1998? Siapa yang ditembak di Tanjung Priok? Siapa yang dibungkam di kampus dan kantor redaksi? Semua itu kini dianggap “masa lalu yang tak perlu dibuka.”
Bangsa ini sudah terlalu letih untuk jujur, dan terlalu nyaman untuk peduli. Maka, ketika Prabowo beri gelar pahlawan nasional kepada Soeharto, tak ada yang tersisa selain tawa hambar di antara kita—tawa yang tahu bahwa kebenaran telah dikubur dengan upacara militer.
Kini, Soeharto resmi pahlawan nasional. Nama yang dulu jadi simbol ketakutan kini berdiri sejajar dengan para pejuang kemerdekaan. Barangkali di masa depan, buku pelajaran sejarah akan menulisnya begini: “Presiden Soeharto, pahlawan pembangunan yang membawa stabilitas bagi bangsa.”
Dan anak-anak akan membaca kalimat itu tanpa tahu bahwa stabilitas yang dimaksud dibangun di atas sunyi dan darah.
Mungkin ini cara paling halus bangsa ini menolak belajar. Karena di negeri yang trauma dan kekuasaan berdamai, lupa selalu lebih mudah daripada mengingat.
Prabowo mungkin hanya memberi gelar, tapi sesungguhnya ia sedang memimpin upacara terbesar bangsa ini: pemakaman terakhir bagi nurani publik.
Posting Komentar untuk "Sejarah yang diseterika"