Budaya kerja ekstrem Sanae Takaichi tak kenal tidur

Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi menuai kritik atas kebiasaan kerja hingga dini hari memperlihatkan bagaimana budaya kerja ekstrem di Jepang.

Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi (kiri) menghadiri sidang Komite Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat di Parlemen Nasional di Tokyo pada 12 November 2025. Foto oleh Kazuhiro Nogi/AFP

Oleh Anna Fadiah dan Rochem Noor

Budaya kerja Jepang memang terkenal disiplin dan gila kerja, tapi Perdana Menteri baru Sanae Takaichi tampaknya menaikkan levelnya ke titik yang bahkan mesin faks pun ikut menyerah. Ia muncul dari rumahnya di Tokyo pada pukul 3 pagi untuk mengadakan pertemuan dengan para pembantunya—bukan untuk menanggulangi bencana, melainkan untuk mengecek dokumen anggaran.

Langkah itu memicu badai kritik di seluruh Jepang, negara yang masih berjuang melawan bayang-bayang karoshi—kematian akibat kerja berlebihan. Pertanyaannya kini sederhana tapi pedih: apakah Takaichi ingin menjadi simbol kerja keras, atau justru pengingat betapa berbahayanya budaya kerja ekstrem Jepang?

“Sesi belajar pukul 3 pagi” itu langsung jadi bahan perbincangan di media Jepang. Bagi sebagian orang, kejadian itu terdengar seperti kisah heroik tentang seorang pemimpin yang rela berkorban demi rakyat. Tapi bagi banyak lainnya, ini seperti bab baru dari buku gelap bernama workaholism nasional.

Menurut laporan media, Takaichi mengadakan pertemuan tersebut karena mesin faks di rumahnya rusak—ya, Jepang, negara dengan robot humanoid dan AI tercanggih, masih pakai faks. Ia pun memutuskan berangkat ke kediaman resmi perdana menteri, memanggil stafnya, dan mengadakan rapat selama tiga jam sebelum akhirnya tampil di Parlemen pukul sembilan pagi.

Langkah itu dianggap sebagian kalangan sebagai aksi berlebihan yang tidak manusiawi. Mantan Perdana Menteri Yoshihiko Noda bahkan menyebutnya “gila,” seraya menegaskan bahwa “semua orang normal masih tidur di jam segitu.”

Namun, dalam pembelaannya, Takaichi berkata ia tidak berniat menyusahkan staf, hanya ingin memastikan persiapan rapat anggaran berjalan lancar. Sayangnya, alasan efisiensi kerja itu justru memperkuat kritik bahwa Takaichi mewakili sisi paling keras dari budaya kerja Jepang—yang menuntut kesempurnaan, meski harus mengorbankan tubuh dan jiwa.

Selama puluhan tahun, Jepang dikenal sebagai bangsa pekerja keras. Istilah karoshi bahkan masuk kamus dunia internasional. Tapi kasus-kasus tragis—seperti kematian Matsuri Takahashi, karyawan Dentsu yang bunuh diri karena lembur 100 jam sebulan—menjadi pengingat bahwa etos kerja yang ekstrem bisa membunuh.

Pada tahun 2019, Jepang memperkenalkan batas lembur 45 jam per bulan untuk melindungi pekerja. Namun kini, Takaichi—dalam langkah yang penuh ironi—mendorong wacana pelonggaran batas lembur tersebut. Alasannya, katanya, karena lembur adalah “sumber penghasilan penting.”

Pernyataan itu memicu amarah publik. Banyak keluarga korban karoshi yang menilai Takaichi tidak peka terhadap penderitaan mereka. Mereka melihatnya sebagai simbol bagaimana pemerintah Jepang masih menolak mengakui bahwa sistem kerjanya tidak manusiawi.

Jika negara lain bicara tentang keseimbangan hidup, Jepang tampak terjebak dalam lingkaran kerja tanpa akhir. Dalam kampanyenya, Takaichi bahkan dengan bangga berjanji untuk “kerja, kerja, kerja, dan kerja.”

Bagi sebagian besar masyarakat Jepang, kerja keras dianggap bentuk tertinggi dari patriotisme. Tidur cukup bisa dianggap malas, pulang tepat waktu bisa tampak seperti pengkhianatan terhadap perusahaan.

Karena itu, tak mengherankan jika sebagian publik membela Takaichi. Seorang pengusaha menulis di blognya: “Polisi, pemadam kebakaran, dan dokter bekerja 24 jam. Mengapa Perdana Menteri tidak boleh?”

Komentar itu mewakili pandangan lama yang masih berakar kuat di Jepang: bahwa kelelahan adalah bentuk pengabdian. Namun di era modern, pandangan itu mulai dipertanyakan. Banyak generasi muda Jepang mulai menolak “korporatisme” ekstrem yang menuntut totalitas tanpa empati.

Mereka melihat aksi Takaichi bukan sebagai inspirasi, tapi sebagai peringatan. Bahwa bahkan pemimpin tertinggi negara pun masih terjebak dalam sistem yang memuja kerja hingga dini hari, seolah istirahat adalah dosa.

Sebagai perdana menteri perempuan pertama Jepang, Sanae Takaichi seharusnya menjadi simbol perubahan. Namun, banyak feminis dan pengamat sosial justru menganggapnya memperkuat budaya patriarki—bukan melawannya.

Alih-alih mendorong kebijakan yang mendukung keseimbangan hidup perempuan, Takaichi justru menormalisasi kerja ekstrem. Ini menjadi ironi besar di negara di mana banyak perempuan dipaksa keluar dari dunia kerja setelah menikah karena tekanan sosial dan jam kerja panjang yang tidak ramah keluarga.

Dengan menunjukkan dirinya sebagai “pemimpin yang tidak tidur,” Takaichi mungkin ingin membuktikan bahwa perempuan bisa sama kuatnya dengan laki-laki dalam sistem politik Jepang. Tapi yang ia ciptakan malah standar ganda baru: perempuan harus dua kali lebih keras hanya untuk diakui setara.

Mesin faks, lembur, dan mitos modernitas Jepang

Ada sisi absurd dari seluruh cerita ini. Negara yang menjadi rumah bagi Sony, Toyota, dan robot humanoid tercanggih di dunia—masih memakai mesin faks untuk urusan pemerintahan. Dan karena mesin itu macet, perdana menterinya memilih rapat jam tiga pagi.

Fenomena ini menunjukkan paradoks besar Jepang: bangsa supermodern dengan mentalitas kerja era pascaperang. Kemajuan teknologi tidak otomatis membuat budaya kerja lebih manusiawi. Jepang bisa menciptakan mobil tanpa pengemudi, tapi belum bisa menciptakan sistem kerja tanpa kelelahan ekstrem.

Kasus “sesi belajar pukul 3 pagi” bukan sekadar insiden lucu atau unik. Ia membuka luka lama: tentang bagaimana bangsa ini mendefinisikan kerja keras.

Takaichi mungkin percaya bahwa dedikasi ekstrem adalah kunci kemajuan. Namun, dalam dunia yang makin sadar akan kesehatan mental dan keseimbangan hidup, pendekatan itu mulai tampak kuno dan berbahaya.

Jika Jepang ingin bertahan sebagai masyarakat maju, mungkin sudah saatnya berhenti mengukur produktivitas dari lamanya seseorang terjaga. Karena pada akhirnya, negara yang warganya tidak punya waktu untuk tidur juga tak akan punya cukup tenaga untuk bermimpi.

Berbagi :